Daniel: Perda RT RW Harus Beri Dampak Pada Masyarakat

by

SINTANG | Sintangpost.com-Melalui Juru Bicara Fraksi PKPI Daniel memaparkan, nota penjelasan dan draft Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang kabupaten Sintang bisa jadi salousi terkait kerusakan lingkungan, terutama pada kerusakan hutan.

“Sebagaimana kita ketahui pembahasan dan penyusunan Raperda RTRW Kabupaten Sintang ini telah berlangsung cukup lama, telah memakan energi dan sumber daya yang cukup besar. Semoga apa yang telah diupayakan mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses pembangunan di Sintang melalui pengesahan Raperda RTRW nantinya,” kata Daniel dalam pandangan umumnya pada sidang paripurna ke-4 masa persidangan 3 tahun 2015 pada , Jumat (16/10).

Daniel membeberkan, dalam beberapa tahun terakhir ini, luasan musibah banjir di Sintang mengalami peningkatan yang begitu luar biasa dengan banyaknya daerah-daerah yang terendam air meningkat. Hal tersebut diakibatkan, lantaran kerusakan hutan dan alih fungsi lahan yang marak.

“Diharapkan, Raperda RTRW ini nantinya harus dapat mencegah kerusakan kawasan hutan yang lebih parah yang disebabkan oleh eksploitasi serakah tangan-tangan manusia, khususnya pada tangan-tangan kapitalis atau pemilik modal,” tegasnya.

Lebih jauh,Daniel memohon penjelasan daerah mana saja yang telah dipetakan masuk dalam kawasan pengembangan sektro pertanian tersebut, berapa luasannya dan untuk pengembangan komoditi pertanian apa saja.

“Hal ini penting untuk diketahui agar kita semua mendapat gambaran tentang potensi sektor pertanian sebagai salah satu pengganti habisnya sumberdaya di Sintang,” imbuhnya.

Selain itu Fraksi PKPI ini menyinggung tentang Raperda tentang kelembagaan adat dan pengakuan masyarakat hukum adat Dayak di Sintang adalah bentuk perlindungan atas eksistensi masyarakat adat.

“Raperda ini juga dimaksudkan agar dapat mendorong kesadaran pemangku kebijakan bahwa kebijakan dan sistem penguasaan lahan yang selama ini sering dipraktikkan telah menimbulkan dampak pada termarjinalkannya masyarakat adat. Baik dari sisi sosial, hukum, ekonomi serta kesejahteraan mereka,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Fraksi PKPI ini menilai perlunya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap substansi materi raperda dimaksud. “Dengan harapan agar produk kebijakan ini nantinya dapat mewujudkan praktik kebijakan yang beradab dan humanistik, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tukasnya (okt).