Waduh, Tujuh Perda di Sintang Dibatalkan

by
Danil Banai
Danil Banai

SINTANG | Sintangpost.com- Kementerian Dalam Negeri membatalkan 3.143 perda yang menghambat perekonomian di Seluruh Indonesia. Di Kabupaten Sintang ada tujuh perda yang termasuk dibatalkan.

Perda itu dibatalkan karena banyak faktor. Pertama, menghambat investasi. Kedua, bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ketiga, berseberangan dengan norma asusila atau adat lokal setempat.

Anggota DPRD Sintang K Danil Bania menyayangkan hal tersebut. Menurutnya jika memang adanya pembatalan perda yang dilakukan kemendagri harusnya disosialisasikan melalui pemerintah daerah setempat.

”Jika dibatalkan secara substansi, biasanya ada SK. Kita masih menunggu SK tersebut,” Danil belum lama ini.

Menurut Danil pembatalan tujuh Perda Kabupaten Sintang oleh Kemendagri, maka pihaknya akan mengusulkan untuk melakukan review dan mempertanyakan kepada pemerintah alasan dibatalkannya ketujuh perda tersebut.

Disampaikan Danil, Pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Sintang bersama dengan DPRD Sintang dapat sepakat untuk meminta penjelasan detail dan harus dilakukan sesegera mungkin.

“Terkait pembatalan tujuh perda Pemkab Sintang bisa ada sejumlah kemungkinan, seperti disebabkan masalah relevansi terhadap aturan di atasnya, dan besar kemungkinan tidak bersesuaian dengan aturan yang berlaku saat ini,”katanya.

Seperti diketahui tujuh Perda yang dibatalkan meliputi, Perda tentang perizinan, Perda tentang pajak daerah, Perda tentang pelayanan retribusi jasa umum, Perda tentang pelayanan retribusi jasa usaha dan perda pengeloloaan barang milik daerah Perda tentang penyelenggaraan pendidikan dan Perda tentang urusan pemerintahan Kabupaten Sintang.

Untuk itu lanjut Politisi PKP Indonesia ini pihaknya (Bapemperda-red) pada tanggal 23 Mei mendatang akan menggelar rapat kerja dengan pihak eksekutif dalam hal ini, pihak Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum di Sektretariat Daerah Kabupaten Sintang.

“Kita akan meninjau kembali Perda yang batal ini, untuk mecari penyebabnya. Sebab membuat suatu kajian Perda ini tidak mudah, dan perlu kajian yang mendalam,” jelasnya.

Kata Danil, pihaknya juga akan mengevaluasi kembali sejumlah impelementasi perda yang sudah ada, seperti Perda bebas asap rokok yang sudah ditetapkan oleh Pemda Sintang baru-baru ini.

“Implementasi Perda asap rokok ini belum dijalankan dengan baik dan perlu ditinjau ulang pelaksanaannya dilapangan,”tukas Danil (okt)