Lada di Ketungau Banyak Mati, Pemerintah Diminta Peduli

by
Salah Satu Petani Perbatasan Menunjukan Kondisi Lada Yang Terserang Hama
Salah Satu Petani Perbatasan Menunjukan Kondisi Lada Yang Terserang Hama

SINTANG | Sintangpost.com- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sintang Heri Jamri berharap pemerintah bisa membantu petani lada di perbatasan menghadapi hantaman wabah penyakit mematikan yang menyerang. Masyarakat jangan sampai terkesan dibiarkan berjuang sendiri tanpa campur tangan pemerintah.

“Petani sudah menanam secara swadaya. Sekarang lada yang ditanam petani banyak mati terkena serangan virus. Kondisi yang dihadapi petani di perbatasan perlu respon pemerintah,” kata legislator asal perbatasan, ini.

Persoalan lada hanya sebagian kecil masalah yang harus dihadapi masyarakat perbatasan. Masyarakat sudah berupaya bertahan dengan berswadaya menanam lada. Harga jual lada kondisinya juga sedang anjlok. Sama dengan harga karet. Sementara serangan hama harus dihadapi petani.

Menurut Heri harga jual lada tidak menentu dipasaran. Cenderung flektuatif. Hanya saja masih tergolong murah. Belum sesuai dengan harapan. Lada putih misalkan harga belinya pada kisaran Rp 80 ribu. Sementara lada hitam Rp 40 ribu perkilogram. Kalau karet, lanjut Heri, lebih jauh merosot. Hanya mampu pada kisaran Rp 6000 harga jualnya.

Heri mengatakan seyogyanya permasalahan tanaman lada milik petani banyak mati cepat diatasi. Supaya petani tidak terus dihantui kerugian. Biaya perawatan untuk lada tidak murah. Sementara semua dibeli secara mandiri.

“Bibit hingga pupuk tidak ada bantuan. Petani beli swadaya,” katanya.

Ia berharap pemerintah bisa memberikan pupuk subsidi bagi petani lada di perbatasan. Kemudian petani jangan dilarang bila mendapatkan pupuk dari Malaysia begitu juga dengan menjual hasil panen lada. Kondisi yang memaksa. Jarak tempuh menuju ibukota kabupaten sangat jauh dibanding harus ke Malaysia. Infrastruktur juga sangat tidak mendukung.

“Ongkos perjalanan lebih mahal,” katanya.

Menurut Heri masyarakat perbatasan bukan tidak mempunyai nasionalisme bila memilih menjual hasil bumi ke Malaysia. Nasionalisme tidak bisa dilihat hanya dari sekedar kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Namun mesti memandangnya secara utuh.

“Masyarakat di perbatasan harus sejahtera. Bangunkan infrastruktur, ini yang menjadi tugas pemerintah,” katanya.

Karena itu, yang diperlukan yakni pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Pemerintah harus melakukannya. Jadi bukan sebatas membangun infrastruktur semata. Tapi ekonomi masyarakat diperbatasan juga harus dibangun. Hanya saja langkah pemberdayaan kini yang belum tampak. Harusnya sejalan antara perhatian atas infrastruktur dan ekonomi bagi masyarakat. (okt)