Pengesahan Raperda Ibukota Kecamatan Ditunda

oleh -310 views
Staf Ahli Bupati Sintang Arbudin Menyampaikan Jawaban Bupati Terhadap PU Fraksi di DPRD Sintang, Rabu (6/11/2019)

SINTANG | Sintangpost.com- Pemerintah Kabupaten Sintang menyerahkan sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun anggaran 2020 kepada DPRD Sintang.

Penyerahan dokumen tersebut dilakukan melalui rapar Paripurna dalam rangka penyampaian tanggapan jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi yang dipimpin langsung ketua DPRD Florensius Ronny dihadiri Staf Ahli Bupati Sintang, Arbudin, Rabu (6/11/2019).

Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny mengatakan sembilan raperda meliputi Raperda tentang perusahaan umum daerah air minum Tirta Senentang, Raperda tentang administrasi kependudukan, raperda tentang pajak daerah, Raperda tentang retribusi jasa usaha, raperda tentang penambahan penyertaan modal pada PDAM tahun anggaran 2020-2024, raperda tentang penambahan penyertaan modal pemkab Sintang pada PT penjamin kredit tahun anggaran 2019, raperda tentang penyertaan modal pada PT bank Kalbar raperda tentang RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan, raperda tentang pemindahan ibu kota kecamat kayan hilir dan dan kayan Hulu.

“Dari sembilan raperda yang diusulkan ada dua raperda yang ditunda. Kedua raperda yang ditunda tersebut telah disepakati bersama Fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sintang. Tadi juga pidato bupati yang dibacakan staf ahli bupati jelas bahwasdannya ditunda dengan catatan akan diagendakan kembali untuk dibahas,”kata Ronny.

Ronny mengaku penundaan dua raperda tentang RDTR dan peraturan zonasi kawasan perkotaan, dan raperda tentang pemindahan ibu kota kecamat kayan hilir dan dan kayan Hulu dikarenakan pembahasannya memakan waktu yang cukup panjang sementara raperda yang ada sudah dikejar waktu.

“Kitakan dikejar waktu untuk membahas tujuh raperda ini sampai dengan 14 november. namun untuk dua raperda akan kita bahas kembali, ”tandasnya.

Mengaku kecewa

Anggota DPRD dari fraksi PKB Santosa mengaku kecewa atas ditundanya raperda pemindahan ibukota kecamatan Kayan Hilir. Dia mengaku selaman ini proses pemindahaan ibukota kecamatan Kayan Hilir sudah berjalan.

“Untuk Raperda pemindahaan ibukota Kecamatan Kayan Hilir ini yakni pemindahaan Kantor camat sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu,”katanya,

Menurut Santosa secara spesipic pemindahaan kantor camat di Kayan Hilir sudah berjalan bahkan kata dia selam ini kantor camat kayan hilir telah dipindahkan ke gedung serba guna.

“Yang kita khawatirkan ketika raperda ini ditunda terlalu lama sementara kantor camatnya sudah jadi, jelas akan terjadi benturan terkait Perda itu sendiri yang berujung pada terganggunya pelayanan publik,”akunya.

Kedepan kata Politsi kayan ini pihaknya akan berusaha membahas raperda tersebut bersama eksekutif meskipun ditunda.

“Yang jelas kita kebut saja yang sudah ada itu. Tentu raperda pemindahaan ibukota kecamatan akan menjadi atensi kami untuk sesegera membahasnya,”tandasnya. (okt)