Enam Perda Disetujui, Satu Ditolak

oleh -288 views
Juru Bicara Pansus III Menyampaikan Pandangan Kepada Pemerintah Sintang

SINTANG I Sintangpost.com- Kamis, (14/11/2019) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang menetapkan enam rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda melalui sidang paripurna.

Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Pansus dipimpin oleh wakil ketua DPRD Sintang Jeffray Edward dihadiri Wakil Bupati Sintang Askiman, Sekda Sintang Yosepha Hasnah, para asisten dan sejumlah kepala OPD dilingkungan Pemkab Sintang.

Keenam perda yang ditetapkan tersebut antara lain perda tentang PDAM Tirta Senentang,perda tentang administrasi kependudukan, perda tentang Pajak Daerah. Kemudian perda tentang retribusi jasa usaha selanjutnya perda tentang penyertaan modal PDAM Tirta Senentang tahun 2020-2024. Terakhir perda tentang penyertaan modal Pemkab Sintang PT Bank Kalbar Propinsi Kalbar tahun anggaran 2020-2024.

Wakil ketua DPRD Sintang Jeffray Edwar mengatakan menindaklanjuti usulan Raperda Pemerintah Daerah yang disampaikan kepada DPRD melalui rapat paripurna beberapa waktu lalu, DPRD telah membentuk Pansus I Pansus II dan Pansus III.

Dalam penyusunan raperda tersebut, Pansus DPRD melakukan kajian, baik akademis, studi banding dan konsultasi kepada instansi-instansi pemerintah terkait, kemudian dilakukan pembahasan bersama dengan pihak eksekutif, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Selanjutnya, hasil dari pembahasan tersebut dikonsultasikan kembali kepada Pemprov Kalbar dan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan dan perbaikan guna menghasilkan sebuah perda yang bermutu dan berkualitas.

Raperda yang rencananya ditetapkan menjadi perda ini merupakan salah satu cara Pemerintah Daerah untuk memberikan kepastian hukum bagi instansi pemerintah daerah terkait dalam implementasi aturan-aturan yang berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

“Melalui kerja keras yang didorong dengan komitmen dan tanggung jawab yang tinggi dari Pansus DPRD serta terbangunnya komunikasi yang efektif dengan pihak eksekutif, khususnya OPD terkait sehingga raperda ini dapat diselesaikan menjadi perda,” jelas Jeffray.

Jeffray menjelaskan, memperhatikan penyampaian laporan Pansus DPRD terhadap enam Raperda, dimana terdapat beberapa catatan yang nantinya dijadikan masukan dalam menata pemerintahan yang lebih baik.

“Sebenarnya ada sembilan Raperda yang dibahas, seiring waktu maka dua Raperda sepakat ditunda sementara satu Raperda kita tolak,”beber Jeffray.

Ditolaknya satu perda tentang penyertaan modal pemerintah Sintang pada PT penjamin kredit daerah Kalimantan barat tahun 2019 dianggap belum prioritas. Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat perda itu memerlukan banyak kajian.

“Untuk satu perda ini kita tolak sebab akan memakan waktu serta penunjang akademis yang masih belum sempurna,”ucap politisi PDI Perjuangan ini.

Terpisah wakil bupati Sintang Askiman menyambut baik enam perda yang telah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Kita mengucapkan terimakasih kepada pansus yang telah bekerja secara maksimal baik dari pembahasan sampai dengan penetapannya,”kata Askiman.

Askiman juga menyadari jika Raperda Jamkrida yang ditolak DPRD memerlukan pembiayaan anggaran yang tidak sedikit serta memakan waktu yang cukup panjang.

“Saya berfikir rasional saja. Penolakan oleh DPRD kita sambut positif sambil mengkajinya secara ilmiah. Jika sudah dikaji secara keseluruhan termasuk didalamnya ada asas manfaat bagi pemerintah kenapa tidak. Kalau isunya tidak strategis dan tidak menguntungkan kenapa kita paksakan,”tutup Askiman. (Okt)