APBD Sintang Turun, Ini Penyebabnya

oleh -281 views
Bupati SIntang Jarot Winarno Menyerahkan Dokumen RAPBD 2020 Kepada Ketua DPRD Sintang

SINTANG | Sintangpost.com- DPRD Kabupaten Sintang Menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Sintang tahun anggran 2020, Jumat (15/11/2019).

Rapat yang dipimpin langsung Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny didampingi Wakilnya Jeffray Edwrd dihadiri bupati Sintang Jarot Winarno, Sekda Sintang Yosepha Hasnah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta anggota dewan lainnya.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan genda rapat paripurna kali ini memiliki makna penting dan sangat strategis bagi kesinambungan proses pembangunan daerah di tahun 2020 mendatang.

“Kita dihadapkan pada tantangan terhadap krisis perekonomian secara nasional, yang berdampak pada perekonomian di daerah,” ujarnya.

Jarot mengatakan jika melihat dari postur batang tubuh APBD 2020 dipastikan APBD Kabupaten Sintang mengalami penurunan dari Rp1,94,6 triliun menjadi Rp1,94,5 triliun atau sebesar 18 persen. Penurunan tersebut kata Jarot dikarenakan adaya tes CPNS baru, bayar PPPK serta pilkada serentak dan pilkades serentak.

“Itu pengeluaran yang paling mencolok makanya APBD kita di tahun 2020 mendatang turun. Tapi saya tegaskan bahwa Pemkab Sintang pada tahun 2019 sudah melaksanakan program terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran sampaii dengan e-planing dan e buggetting, ”jelas Jarot.

Melihat penurunan tersebut, Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny mengakui penyusunan anggaran harus lebih ketat terhadap skala prioritas.

”Pemda Sintang harus menginventarisir masalah yang ada. Dicermati. Lalu diputuskan, mana yang didahulukan dan mana saja yang masih bisa ditunda,” jelas Ronny.

Namun demikian, kata Ronny hal tersebut bukan membuat pemerintah lemah, akan tetapi justru harus semakin kuat dan waspada, agar langkah-langkah strategi kebijakan daerah, dapat diantisipasi secara cepat, tepat dan terukur.

“Penyusunan pengelolaan keuangan daerah saat ini tetap berorientasi pada basis kinerja dengan pendekatan penganggaran yang mengutamakan hasil kinerja, serta dapat diukur capaian targetnya dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas, yang berprinsip pada efisiensi dan efektivitas. Intinya kita tidak boleh boros,”tukasnya. (okt)