Fraksi Demokrat Soroti Kegawatan Infrastruktur Dasar

oleh -252 views
Juru Bicara Fraksi Demokrat Mainar Puspasari Menyerahkan Dokumen Pandangan Umum Kepada Bupati Sintang

SINTANG I Sintangpost.com- DPRD Kabupaten Sintang menggelar rapat paripurna ke 13 masa sidang III tahun  2019 dengan agenda pandangan umum fraksi DPRD atas Keuangan dan Raperda  APBD tahun 2019, Senin (18/11/2019).

Rapat yang dipimpin langsung ketua DPRD Sintang Florensius Ronny didampingi wakilnya Jeffray Edwar dihadiri Bupati Sintang Jarot Winarno, Kepala OPD serta anggota dewan lainnya.

Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Manar Puspasari berharap APBD tahun anggaran 2020 mendatang bisa bermanfaat bagi kesejahtraan masyarakat di Kabupaten Sintang.

“APBD yang kita bahas bersama kiranya bisa menyentuh langsung pembangunan demi kesejahteraan masyarakat di bumi Senentang ini,”katanya.

Melihat isu strategis pembangunan daerah selama ini kata Mainar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan dan kesehatan yang belum memadai masih terus dirasakan masyarakat.

“Tentunya dengan gambaran makro kondisi tersebut dapat dijadikan rumusan dalam menentukan kebijakan alokasi APBD 2020 sehingga visi dan misi bupati Sintang dapat dijabarkan secara kongkrit dan tearah demi kesejahtraan masyarakat di kabupaten Sintang,”bebernya.

Dengan Sistem aplikasi SIMRAL yang berbasis teknologi, fraksi Demokrat berharap aplikasi ini bisa singkron antara fungsi perencanaan dan penganggaran daerah demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Khusus untuk aplikasi perencanaan dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah diterapkan, dan dapat diakses informasi dan data-data perencanaan pembangunan, program dan kegiatan pembangunan,”jelas politisi Sintang I ini.

Fraksi demokrat juga kata Mainar meminta pemkab Sintang melalui organisasi perangkat daerah harus lebih serius menggali potensi-potensi yang ada. Misal, di sektor pajak dan retribusi yang saat ini dinilai belum maksimal.

Menurutnya, potensi yang ada belum benar-benar tergali secara maksimal. Banyak potensi yang sebenarnya jika dikelola dengan baik bisa mendatangkan pendapatan bagi daerah. Peningkatan PAD kata dia, perlu dilakukan untuk membangun kemandirian daerah.

“Pemkab seharusnya tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Sebab, saat ini kondisi keuangan negara juga sedang menurun. Sehingga, bantuan keuangan baik itu dari APBN maupun provinsi juga berkurang,”sarannya. (Okt)