Jarot Sebut Petani Bukan Penjahat, ASAP Minta Vonis Bebas

oleh -314 views
Forkopimda Menggelar Rapat bersama membahas persoalan 6 orang petani yang ditahan

SINTANG | Sintangpost.com- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sintang menggelar rapat bersama Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP), Rabu siang (20/11). Rapat yang dimulai pukul 13.40 wib tersebut menyikapi tuntutan nasib 6 petani peladang yang sedang menjalani proses hukum.

Rapat yang dipmpin langsung bupati Sintang Jarot Winarno dihadiri Kajari Sintang Imran, Ketua Pengadilan Yogi Dulhadi, Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny, Ketua DAD Sintang Jeffray Edward , Kapolres Sintang AKBP Adhe Hariyadi, Dandim 1205 Sintang Inf. Rachmat Basuti serta undangan lainnya.

Koordinator Akssi lapangan Andreas meminta ada kebijakan khusu yang diambil pemerintah Sintang terkait kasus yang menimpa 6 orang petani peladang. Menurut Andreas petani bukanlah penjahat.

“Kita minta forum resmi ini bisa mengabil suatu kebijakan terhadap petani,”kata Andreas

ASAP saat melakukan Dialog dengan Forkopimda di ruang bupati Sintang

Menurut Andreas Kasus karhutla yang sedang buming di Kabupaten Sintang diharapkan menjadi atensi khusus terhadap penegakan hukum dalam mengambil kebijakan.

“Saya rasa semua harus pakai hati nurani dalam kasus ini sebab berladang sudah dilakukan sejak turun temurun bahwa peladang mempunyai hak yang sama sebagai masyarakat NKRI. Jadi kami minta dengan tegas kasus ini tdak berlanjut,”tegas Andreas.

Andres juga meminta kepada pemerintah pusat untuk merevisi kembali produk hukum tentang undang-undang karhutla yang telah mengsengsarakan masyarakat kecil.

“Petani bukan cari kaya petani haya sekedar cari makan. Jadi kita minta aturannya harus berpihak kepada masyarakat,”jelas Andreas.

Perwakilan GMKI Sintang Jimi Manopo menyayangkan tindakan kriminalisasi terhadap 6 orang petani peladang yang diproses hukum. Menurutnya negara dibentuk karena adanya masyarakat wilayah dan adanya pemerintah.

“Kesejahtraan masyarakat dijamin oleh undang-undang yang tertuang dalam visi misi bupati mensejahtrakan masyarakatnya. Kalu sudah begini berarti negara gagal. Jadi kami minta putusannya nanti bebas,”tegas Jimi Manopo.

Hal yang sama juga dikatakan Perwakilan pemuda Katolik Anong. Anong meminta pemerintah harus memberikan solusi terhadap petani yang berladang sehingga kedepannya kasus ini tidak terulanglagi di Sintang.

“Pemerintah harus klasi solusi jangan main tangkap saja. Kalau sudah begini kan jadi ribut semuanya,”kata Anong.
Anong juga meminta kepada lima peusahaan yang disegel oleh kepolisisan beberapa waktu lalu untuk segera diproses mengingat lima perusahaan tersebut jelas melanggara aturan.

“Kita juga minta lima perusahaan harus di tindak tegas jangan masyarakat saja yang di tindak initidak adil bagi kami,”jelas Anong.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan bahwa pihaknya akan memeberikan solusi yang terbaik terhadap penannganan kasus 6 orang yang masih ditahan.

“Hukum tidak dapat diintervensi, tetapi komunikasi penting dibangun dengan melihat situasi masyarakat sekitar,”kata Jarot.

Mengacu pada Perbup nomor 57 Tahun 2018 yang baru tersosialisasikan oktober 2018, kata Jarot tentunya hal tersebut sangat minim sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami baru berhasil mensosialisasikannya di 15 tempat, sementara di Sintang ada 391 desa dan seribu lebih dusun. Jadi ada tiga kata kuncinya pertama ketidaktahuan, kedua bijaksana terakhir jangan sampai terusik rasa keadilan. kita sepakat petani bukan penjahat,”tukasnya.

Terhadap kasus ini sambung Jarot pihaknya sudah berkoordinasi dengan Komisi IV DPR RI yang rencananya akan datang langsung ke Sintang tanggal 22 November mendatang untuk  duduk bersama membahas hal ini.

“Rencananya tanggal 22 mereka akan ke Sintang tadi juga kita telah berkoordinasi dengan wakil menteri lingkungan hidup,”tutup Jarot. (okt)