Ketua DPRD Akui Perbub No 57 Tahun 2018 Minim Sosialisasi

oleh -195 views
Ketua DPRD Sintang Floresius Ronny Didamping Ketua Komisi B Menggelar Konfrensi Pers dengan Awak Media

SINTANG I Sintangpost.com- Tidak dapat dipungkiri jika masih banyak aturan baik Perda maupun Perbub yang masih belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Selain itu juga masyarakat masih banyak yang belum pernah mendapatkan sosialisasi.

Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny mengaku Perbub no 57 tahun 2018 tentang lingkungan hidup diakuinya minim sosialisasi baik dari DPRD maupun pemerintah.

“Kita akui DPRD Sintang terhadap penerapan Perbub itu masih lemah,”kata Ronny didamping ketua komisi B DPRD Sintang Hikman Sudirman saat menggelar Jumpa Pers bersama awak media diruang kerjanya, Kamis (21/11/2019).

Kata Ronny pihaknya merasa kurang melakukan sosialisasi terhadap Perbub nomor 57 tahun 2018 yang telah disahkan sebelum diterapkan kepada masyarakat. Padahal lanjutnya dewan sendiri sudah mengesahkan dan meminta agar penerapan perbub tersebut bisa sampai kepada masyarakat.

“Kita akui itu kelemahan kita. Sebab banyak yang justru mempertanyakan kapan pebub itu disosialisasikan. Kami berharap ke depan sosialisasi perbub tersebut benar-benar bisa sampai kepada masyarakat,” ucap Ronny.

Menurutnya minimnya sosialisasi yang disampaikan kepada masyarakat menyebabkan dampak reaski adanya unjuk rasa segenap elemen masyarakat di PN Sintang.

“Kita tidak mau kasus seperti ini terulang kelmbali di kabupaten Sintang ini,”jelas Politisi Nasdem ini

Pria ramah senyum ini juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang sudah menyampaikan aspirasinya secara tertib dan lancar meskipun proses hukum tetap berjalan.

“Yang kita Harapkan keenam peladang bisa bebas dan kita sepakat bahwa peladang bukan penjahat,”tukasnya.

Seperi diketahui, massa aksi bela peladang melakukan unjuk rasa menuju pengadilan negeri Sintang untuk mengawal proses persidangan enam peladang yang terjerat hukum, Kamis (21/11).

Aksi gabungan terdiri dari mahasiswa dan Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) dan DAD Sintang serta masyarakat lainnya menuntut bebas dari jeratan hukum. (Okt)