“Petani Bukan Penjahat”, Pemerintah Harus Berikan Solusi

oleh -251 views
Sudirman

SINTANG | Sintangpost.com- Ketua Komis B DPRD Sintang Sudirman mendesak pemerintah daerah Sintang untuk memberikan solusi bagi petani peladang yang menurutnya masih membuka lahan dengan sistem berladang berpindah dan membakar.

”Pemerintah harus hadir memberikan solusi bagi petani peladang berpindah bukan main tangkap seperti kejadian enam petani yang masih menjalani proses hukum yang sudah meresahkan masyarakat,”kata Sudirman saat menggelar jumpa pers bersama Ketua DPRD Sintang, Kamis (21/11/2019).

Menurut Sudirman tradisi ladang berpindah itu memang harus diubah ke cara bercocok tanam yang modern. Namun lanjutnya, petani banyak belum paham dalam pengelolaanya. Akibat dari itu, selain ekonomi juga sulit maka petani juga dibebani dengan kesulitan bercocok tanam.

”Semestinya ada terobosan baru terhadap pembukaan lahan masyarakat yang dibantu pemerintah daerah. Misalkan dengan cara memberikan pupuk atau teknologii terbarukan. Saya yakin apabila ada solusinya petani kita bisa sejahtera,”jelasnya.

DPRD Sintang kata ketua fraksi Partai Demokrat ini sepakat menyatakan bahwa petani bukan penjahat. Itu bisa dibuktikan dengan kegiatan yang dilakukan petani peladang berccocok tanam tidak merusak lingkungan dan sudah dilakukan sejak turun temurun.

“Kita sepakat 40 teman-teman dewan dan masyarakat menyatakan petani bukanlah penjahat,”jelasnya.

Menurutnya progran cetak sawah yang dicanangkan presiden Jokowi selama ini sama sekali tidak menyentuh kehidupan masyarakat petani peladang. Salah satu contoh cetak sawah di sungai buaya kecamatan kayan hilir.

“Didaerah tersebut seperti kita ketahui hanya ada lahan kering sementara cetak sawah cocok di lahan gambut. Nah kejadian sepeti ini yang kita tidak inginkan terjadi padahal program cetak sawah bertujuan mensejahtrakan masyarakat namun dilapangan sebaliknya ,”bebernya.

Kedepan lanjut Politisi Kayan ini kasus yang menimpa enam petani peladang tidak terjadi di kabupaten Sintang sehingga kedepan petani yang berladang mendapatkan kepastian hukum yang jelas.

“Petani tradisional sejatinya adalah warga yang sangat dekat dan menghargai alam di sekitarnya. Jadi kita harapkan kasus ini yang terakhir,”tukasnya. (okt)