oleh -786 views
Heri Jambri ketika melakukan konfrensi press di kantor DPC Partai hanura Sintang

SINTANG | SintangPost.com – Rapat Paripurna Pengumuman Wakil Pimpinan dari Partai Hanura yang seharusnya digelar pada Rabu (11/12/2019) dianggap tidak sah oleh Heri Jambri.

Heri Jambri yang mengklaim bahwa dirinya masih merupakan Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sintang yang sah mengungkapkan bahwa Rapat Paripurna yang akhirnya ditunda tersebut tidak sesuai aturan mengingat ada beberapa hal yang masih menjadi permasalahan.

“Pelaksanaan Paripunra penetapan wakil ketua DPRD dari Partai Hanura tentu tidak sah, karena sampai saat ini SK pengangkatan Nikodemus masih digugat di Mahkamah Partai sehingga sebelum ada keputusan dari Mahkamah Partai dan juga DPP Partai Hanura maka pelaksanaan paripurna tersebut tak bisa dilakukan,” ujarnya kepada sejumlah awak media di kantor DPC Hanura Kabupaten Sintang, Rabu (12/12/2019).

Tak hanya itu, Heri Jambri juga menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub) DPC Hanura yang dilakukan oleh dilakukan oleh Ketua DPD Partai Hanura, Suyanto Tanjung yang digelar di My Home pada Senin lalu (9/12/2019) adalah illegal.

“Pelaksanaan Muscalub kemarin itu illegal, itu melanggar AD/RT, tidak sah dan kudeta,” tegasnya.

Heri Jambri mengatakan bahwa pemberhentian dirinya sebagai Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Sintang yang dikeluarkan DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat dikeluarkan melalui keputusan sepihak karena tidak melalui mekanisme partai.

“Sesuai intruksi DPP, tidak ada pengantian DPC dalam kurun waktu dua bulan sebelum pelaksanaan Munas, jadi pemberhentian itu tidak sah. Bisa diberhentikan dengan dua syarat, satu meninggal dunia dan kedua mengundurkan diri,” tegasnya. (Coe)