Keluhkan Indikasi Penyalahgunaan APBDes, Warga Lengkong Bindu Datangi Komisi A

oleh -1.603 views
Warga Desa Lengkong Bindu datangi Komisi A DPRD Sintang (Foto : Susi)

SINTANG | SintangPost.com – Sejumlah warga Desa Lengkong Bindu, Kecamatan Kayan Hilir mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang untuk menyampaikan keluhan terkait dugaan penyalahgunaan APBDes.

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa dan juga anggotanya yaitu, Lim Hie Soen di ruang  rapat komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Kamis (18/06/2020).

Agustinus, warga dari Desa Lengkong Bindu ini mengungkapkan kedatangan pihaknya ke DPRD Kabupaten Sintang untuk menyampaikan keluhan terkait adanya indikasi penyalahgunaan APBDes tahun 2019 yang ada di Desa Lengkong Bindu, Kecamatan Kayan Hilir. Salah satunya adalah pembangunan jalan desa yang tidak sesuai pengerjaan. Dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya), pembangunan jalan itu harusnya dilakukan sepanjang 1.8 kilometer hanya dilakukan sepanjang 200-300 meter.

“Pengerjaannya juga tidak sesuai dengan RAB. Kalau diRAB kan pengerjaannya menggunakan grader dan roller, tapi pada kenyataannya hanya dikerjakan dengan menggunakan eksavator. Penimbunan jalannya juga menggunakan laterit dan batu padas, padahal diRAB hanrusnya dikerjakan menggunakan sirtu sebanyak 1.012 kubik,” katanya.

Tak hanya itu, lanjut Agustinus, pihaknya juga memperoleh kejanggalan mengenai sejumlah kegiatan fisik maupun nonfisik. Seperti halnya kegiatan pengiriman kontingen olahraga HUT RI, pembinaan pemuda dan olahraga, dan kegiatan operasional TP PKK yang dinilai sangat berbanding terbalik dengan keadaan di lapangan.

“Ada pembuatan plang nama, ada juga pembangunan Balai Kemasyarakatan yang dibuat di rumahnya, itu kan tidak masuk akal. Ditambah lagi ada pengadaan bibit ikan sedangkan tidak ada kolam milik desa. Ini yang kami pertanyakan,” tuturnya.

Agustinus menegaskan pihaknya ingin Pemerintah Daerah dan juga DPRD Kabupaten Sintang dapat segera melakukan pembinaan pada Kepala Desa dan juga aparatur Desa Lengkong Bindu sehingga masyarakat di desa tersebut dapat segera merasakan kenyamanan dengan adanya infrastruktur jalan yang layak.

“Kami tidak melakukan laporan hukum bahkan di surat itu pun kami tidak ada menembuskannya pada aparatur hukum. Kami tidak mau dia dipenjara, kami ingin yang bersangkutan dibina saja dan segera melakukan apa yang sudah tertulis pada RAB. Kalau dia dipenjara, kami tidak dapat apa-apa, jalan jelek tetap terpaksa harus kami lalui,” ucapnya.

Agustinus juga menyampaikan sebelumnya pihaknya telah mendatangi Bupati Sintang untuk menyampaikan secara langsung keluhan terkait adanyanya indikasi penyalahgunaan APBDes Desa Lengkong Bindu.

“Kami mengucapkan teriamaksih kepada Bupati Sintang yang telah merespon secara baik keluhan kami. Kami juga berterimakasih pada DPRD Sintang khususnya Komisi A yang telah mendengarkan aspirasi kami. Kami berharap permasalahan ini dapat sinar terang yang nantinya akan membantu masyarakat,” ujarnya.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sintang, Santosa mengucapkan terimakasih dan mengapreasi langkah yang telah diambil oleh warga Desa Lengkong Bindu, Kecamatan Kayan Hulu. Terlebih lagi dengan keinginan masyarakat desa tersebut yang enggan membawa permasalahan ini melalui jalur hukum karena terlebih dahulu.

“Seharusnya masyarakat seperti ini, ikut andil dalam mengawasi pembangunan sehingga bisa meminimalisirterjadinya penyalahgunaan wewenang maupun anggaran yang memberikan dampak buruk pada masyarakat. Mereka punya tujuan berbeda, tidak didasari kepentingan politik, makanya mereka mau kadesnya dibina saja, bukan menempuh jalur hukum,” katanya.

Politisi muda dari PKB ini berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sintang melalui instansi terkait sehingga permasalahan terseut dapat menemui titik terang yang akan berdampak positif pada kehidupan warga di Desa Lengkong Bindu.

“Segera akan kita lakukan koordinasi biar aparatur desa yang diindikasi tersebut segera dibina, baik itu melalui Pemdes, inspektorat atau secara bersama. Intinya, kami serius membantu warga Desa Lengkong Bindu untuk mengatasi permasalahan ini,” tuturnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lim Hie Soen, ia menyampaikan apresiasi yang tinggi atas keberanian dari warga Desa Lengkong Bindu yang telah berupaya menyampaikan informasi penting terkait indikasi penyalahgunaan APBDes di desa tersebut.

“Uang rakyat memang harus diawasi agar digunakan tepat guna sehingga mampu memberikan manfaat pada kehidupan masyarakat juga. Ini yang harusnya dilakukan,” tegasnya.

Meskipun demikian, Lim Hie Soen mengatakan untuk pemanggilan aparatur desa yang terkait indikasi penyalahgunaan anggaran tersebut harus dilakukan oleh instansi terkait.

“Intinya, kami akan berupaa sebisa mungkin untuk melanjutkan aspirasi ini dengan membahas hal tersebut dengan Pemdes dan juga inspektorat. Yang punya wewenang kan mereka, jadi kami juga harus hargai hal itu,” pungkasnya. (Uli)