Pilkades Serentak Sintang Kembali Ditunda

oleh -415 views
Bupati Sintang, Jarot Winarno (Foto : Prokopim)

SINTANG | SintangPost.com – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak baik dari tahapan hingga penyelengaraan ditunda untuk kali kedua.

“Penundaan Pilkades Serentak di Kabupaten Sintang hanya bersifat sementara saja. Nanti akan digelar jika memang seluruhnya disiapkan dengan baik,” ujar Bupati Sintang, Jarot Winarno.

Jarot Winarno menyampaikan alasan penundaan Pilkades serentak Kabupaten Sintang merupakan tindak lanjut Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat yang menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri terkait pelaksaan Pilkades serentak.

“Kami masih belum bisa memastikan kapan pelaksanaan Pilkades dapat dilakukan karena memang ada beberapa hal yang harus disiapkan. Nanti akan kita diskusikan dengan legislative dan juga ekskutif mengenai kelanjutan Pilkades serentak, baru kemudian kita tentukan jadwal,” tuturnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Sintang yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 141/0253/DPMPD-B/Tahun 2021 tentang Penundaan Pentahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Sintang.

“Keputusan itu dibuat berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat mengenai pelaksanaan Pilkades Serentak yang mengharuskan untuk menyediakan kesiapan protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 masih saja terjadi,” ucapnya.

Herkulanus Roni mengatakan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dalam ini Pemerintah Kabupaten harus mempersiapkan dengan matang seluruh tahapan pilkades serentak dengan penerapan protokol kesehatan.

“Nanti juga ada pembatasan jumlah pemilih dalam DPT. Intinya, kita akan mempersiapkan regulasi yang sesuai dengan yang disarankan oleh Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi. Setelah itu, nanti akan kita serahkan regulasi yang ada, jika memang disetujui maka pelaksanaan Pilkades Serentak tersebut bisa dilaksanakan,” pungkasnya. (Coe)