Jarot: Hanya Dua Perusahaan Sawit di Sintang yang Bersertifikat RSPO

SINTANG | Sintangpost.com- Dari 48 Perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di kabupaten Sintang hanya dua perusahaan yang sudah memiliki sertifikat Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

“Saya terus mendorong agar perusahaan di Kabupaten Sintang bisa mendapatkan sertifikat internasional atau RSPO. Di Sintang ada 48 perusahaan sawit tetapi yang sudah memiliki sertifikat RSPO hanya dua perusahaan saja,”kata Bupati Sintang Jarot Winarno saat melakukan panen perdana sawit milik Koperasi Produksi Raja Swa di Desa Bangun Kecamatan Sepauk, (Kamis (24/10/2019) kemarin.

Menurut Jarot dengan memegang sertifikat RSPO perusahaan bisa jual minyak sawit ke dunia internasional dan dengan harga yang tinggi.

“Adapun syarat mendapatkan sertifikat RSPO adalah tidak membuka lahan di kawasan hutan, memperhatikan hak-hak karyawan, tidak memperkerjakan anak dan tidak membuka lahan dengan cara membakar,”jelas Jarot.

Menurut Jarot i Kabupaten Sintang ada 152 koperasi. Namun yang sehat hanya 70 koperasi saja. Sisanya hidup segan mati tak mau.

“Yang terbaik dari 70 koperasi tersebut adalah Koperasi Rimba Harapan di Binjai Hulu dan Koperasi Produksi Raja Swa di Sepauk ini. Saya berharap Koperasi ini akan menjadi contoh bagi koperasi lain misalnya Kebun masih milik kita tetapi yang kelola adalah perusahaan,”imbuhnya.

Meskipun saat ini kebun milik koperasi Raja Swa dalam satu hektar hanya mampu menghasilkan 500-700 kilogram saja. Tetapi Jarot terus mendorong agar koperasi ini bisa memperbaiki produktivitas kebunnya sampai menghasilkan 3-5 ton per hektar.

“Saat ini masih sangat banyak desa yang memiliki lahan luas, bukan merupakan lahan gambut, bukan hutan lindung. Bukan bagian dari konsesi perusahaan. Tetapi mereka bingung bentuk kerjasama yang akan dibangun dengan perusahaan sekitarnya. Di sini contoh yang baik,”jelasnya lagi.

Saat ini lanjut Jarot Pemkab Sintang sudah memberikan dukungan kepada investor yang akan bangun pabrik tengkawang, pengembangan teh, kopi dan buah-bahan untuk terus dikembangkan. Namun demikian ada syarat yang harus dipenuhi perusahaan salah satunya hutan tidak boleh dibuat untuk perkebunan meskipun itu kebun yang dikelola oleh warga secara mandiri.

“Bahkan ada aturan yang mewajibkan 7 persen dari lokasi IUP yang diperoleh oleh sebuah perusahaan harus dijadikan hutan adat untuk masyarakat, jadi ini wajib dipenuhi,”tukasnya.

Ketua Koperasi Produksi Raja Swa Desa Bangun Darius Anu menyampaikan rasa bangga karena panen perdana kebun mitra mandiri bisa dilakukan oleh orang nomor satui di bumi senentang ini.

“Awalnya kami memang menentang kedatangan sawit di daerah kami. Tetapi ada solusi dari persoalan yang kami takutkan dari kehadiran sawit. Solusi tersebut adalah lahan milik warga tetapi dikelola oleh perusahaan PT Kencana Alam Permai,”katanya.

Saat ini kata Darius ada 45 orang tenaga kerja dengan upah UMR dan jaminan kesehatan yang bekerja di kebun milik koperasi telah disanggupi oleh pihak perusahaan.

“Koperasi kami memiliki 141 persil sertifikat dari 69 anggota. Kami menargetkan bisa panen dalam satu bulan mencapai 100 ton,”jelasnya.

Kepala Desa Bangun Natalis menyampaikan rasa senangnya karena para petani sawit mandiri bisa dibina dengan baik oleh pihak perusahaan.

“Dengan seperti ini masyarakat bisa menjadi tuan di tanahnya sendiri. Saya berharap ekonomi masyarakat warga Desa Bangun semakin baik. Kalau ada masalah, mari kita duduk bersama menyelesaikan.

Pimpinan PT Kencana Alam Permai Syarifudin Ramli mengapersiasi pengelolaan kebun milik warga yang tergabung dalam Koperasi Produksi Raja Swa. Menurutnya di Kalimantan Barat ini satu satunya hanya di Desa Bangun ini yang menggunakan pola kemitraan seperti ini.

“Tanah milik warga tetapi yang mengelola adalah perusahaan. Hasil panen kebun milik anggota koperasi akan masuk ke pabrik kami yang baru saja di fungsikan,”tukasnya. (okt)