DPRD Dorong Pemerintah Bentuk Tim Investigasi Perkebunan

SINTANG | SintangPost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang berharap Pemerintah Kabupaten Sintang membentuk satu tim untuk menyelesaikan beberapa permasalahan perkebunan di masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Sintang, Florensuis Ronny mengatakan jika dibentuk tim untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat maka dapat meminimalisir terjadinya aksi di jalan atau demo sehingga semua diharapkan dapat berjalan dengan baik dengan penyelesaian yang sebaik mungkin pula.

“Mestinya pemerintah membentuk satu tim yang melibatkan perkebunan, boleh juga melibatkan DPRD Sintang dan tentunya stakeholder terkait termasuk instansi vertical termasuk BPN yang mana ada masalah segera selesaikan persoalan tersebut,” ucapnya, Selasa (12/4/2022).

Ronny menilai ada beberapa hal yang bisa diselesaikan dengan nyaman dan tenang jika tim yang ia maksud dibentuk. Tim tersebut nantinya akan jemput bola sehingga masyarakat bisa nyaman menyampaikan keluhannya dengan baik, demikian pula dengan perusahaan sehingga tidak lagi ada pertikaian atau kesalahpahaman antara pihak masyarakat dan perusahaan.

“Jika ada permasalahan, tim tersebutlah nanti yang akan turun langsung ke lapangan. Sebaiknya memang setiap pihak terkait dapat dilibatkan dalam tim tersebut ssehingga saat di lapangan mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi,” katanya.

Ronny mengungkapkan saat ini Persoalan yang paling besar di Kabupaten Sintang yaitu pembuatan HGU. HGU perusahaan seolah-olah keluar dari wilayah yang semestinya. Bukti nyata, ada pemukiman warga yang rumah atau kampung tersebut telah ada lebih dahulu dibanding izin perusahaan itu sendiri tetapi masuk dalam HGU, berarti ada kesalahan. Hal itu juga harusnya menjadi PR besar bagi Pemerintah Kabupaten Sintang untuk menyelesaikan dengan baik.

“Ya, kita tidak perlu lagi mencari kesalahan di masa dahulu. Intinya, jika ada tim yang jemput bola bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut seperti melibatkan BPN tadi. Kemudian bagaimana komunikasi tim tersebut dengan Kementerian ATR,” tuturnya.