Wah…Sintang Masuk Zona Merah Pelayanan Publik

SINTANG | Sintangpost.com- Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Provinsi Kalbar penilaian Survey Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2018 di Kabupaten Sintang di Balai Ruai kompleks rumah dinas Bupati Sintang, Kamis (22/3/2018).

Acara yang dibuka oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Marchus Afen juga dihadiri oleh sejumlah kepala OPD di lingkungan Pemda Sintang dan perwakilan dari beberapa kecamatan.

Irma Syarifah, SH selaku asisten muda ombudsman Republik Indonesia, mewakili kepala perwakilan ombudsman RI perwakilan kalbar menyampaikan hasil penilaian kepatuhan tentang standar pelayanan publik. Ia menyampaikan bahwa Kabupaten Sintang masih berada di zona merah.

Penilaian dilakukan pada 13 dinas di lingkungan Pemda Sintang. Hanya ada 1 dinas yang nilainya masuk di zona kuning, yaitu Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu. Produk pelayanan publik yang dinilai berjumlah 50 item. Nilai rata-rata 39,28.

"Penilaian ini kita lakukan dalam rangka pencegahan untuk mendorong percepatan pemenuhan standar pelayanan publik. "Sintang, ini baru pertama kalinya penilaian pelayanan publiknya, kita harapkan penilaian berikutnya, Sintang akan masuk zona hijau ya,"jelasnya.

Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, Marchus Afen mengatakan dari hasil survei tersebut, ia menjelaskan bahwa Kabupaten Sintang masih berada di Zona Merah dengan nilai 39,28 persen. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak bisa dilepaskan dari standar pelayanan memiliki beberapa komponen wajib yang harus dipenuhi," tambahnya.

Menurut Afen, penilaian tingkat kepatuhan tentang penyelenggaraan pelayanan publik ini akan menjadi pedoman bagi pihak penyelenggara. Hasil yang diperoleh akan menjadi bahan masukan dan landasan untuk memperbaiki kualitas pelayanan agar semakin berkualitas, mudah, cepatm terjangkau dan terukur.

"Mengingat pentingnya kegiatan ini akan memberikan pemahaman lebih baik lagi, juga tentang komitmen dari para pihak pelaksana untuk memenuhi standard pelayanan semoga masukan dari ombudsman yang kita dapatkan hari ini agar menjadi perhatian bagi kita di sintang," tambahnya.

"Saya berharap setelah ini kita dapat menerapkan dan memperbaiki pelayanan publik di lingkungan pemerintahan kabupaten Sintang," tutup Afen.

Harus Transparan

Masuknya Sintang zona merah pelayanan publik oleh ombusmen RI perwakilan kalbar membuat anggota DPRD Sintang Aminar Sari merasa prihatin. Menurutnya reformasi birokrasi itu harus memberikan pelayanan dasar yang cepat dan tepat kepada masyarakat.

Selain itu, kata dia, unit pelayanan juga harus menyediakan petugas dan penerima aduan yang berkompetensi. Karena jika tidak dilakukan demikian, maka yang bersangkutan bisa dikatakan melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana Publik.

“Jadi pelayan publik itu haru santun, ramah dan tegas. Jika unsur itu tidak terpenuhi secara otomatis itu bisa melanggar administrasi,”jelasnya.

Dia mencontohkan pelayanan dasar yang harus dilakukan dengan cepat seperti kemudahan berusaha, sektor pendidikan, kesehatan.

"Pengurusan KTP dan akte kelahiran harus cepat tidak boleh lama,”tukasnya. (okt)