Optimalkan PNBP di Sektor Kehutanan

Sosialisasi PNBP di Pendopo Bupati Sintang

SINTANG | Sintangpost.com- Kepala Dinas Lingkungan Hidup Darmanata membuka sosialisasi aturan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Kehutanan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sintang, Selasa (19/02).

Kegiatan sosialisasi tersebut dihadiri Kadis Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Hendrika Ika,. Perwakilan dari Kecamatan Kelam Permai dan sejumlah instansi terkait yang ada di lingkungan Pemda Sintang.

"Kita pernah dengar kasus petugas yang menjalani kasus hukum memungut iuran di kawasan konservasi, nah kita tidak ingin hal itu terjadi di kabupaten Sintang, untuk itulah kita perlu tahu dan dengar tentang aturan-aturan terkait," katanya

Secara khusus sosialisasi ini membahas tentang pungutan PNBP di kawasan konservasi. Materi sosialisasi disampaikan oleh Bagian Teknik dan Kerjasama Teknis Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Kita mau, masyarakat kita tertib aturan dalam mengelola kawasan taman wisata alam kita, seperti Kelam," tambahnya.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, Sadtata Noor Adirahmanta menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi ini dalam rangka mengoptimalkan PNBP di sektor Kehutanan.

"Kita semua ingin mengetahui aturan hukum khususnya tentang pungutan di kawasan wisata alam supaya teknis kerja dalam hal memungut iuran tidak menjadi batu sandungan dalam kerja kita selaku pelaksana konservasi dan Dinas Pariwisata," kata Noor.

Agus Suprianto, Kepala bagian hukum, kerjasama dan teknik Sekretariat Direktorat Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan sekilas aturan-aturan yang menaungi pengaturan pungutan dan iuran di kawasan konservasi.

"Kabupaten tidak memiliki kewenangan atas sektor kehutanan hanya saja di kabupaten ada perwakilan balai yang akan bekerjasama dengan Pemda untuk mengurus aturan PNBP sektor kehutanan yang ada di Sintang ini. Bentuk PNBP yang ada itu kan bentuknya, pungutan karcis masuk dan iuran," tambahnya.

"Untuk urusan pungutan dan iuran ini, kepala balai hanya bisa menyimpan dana pungutan selama 2x24 jam lalu harus disetor ke kas negara, dan tata caranya pun sudah diatur di dalam undang-undang," ungkap Agus lagi. (evy)