Dewan Minta Segera di Tuntaskan

Tangani PJU Sintang, Antar Intasi Saling Lempar Tanggung Jawab

SINTANG | Sintangpost.com-Pantas saja sejumlah titik jalan protocol seperti di Jalan Lintas Melawi dan PKP Mujahidin Sintang kondisi lampu Penerangan Jalan Umum (PJU), sering tidak hidup. Pasalnya, sejumlah intansi di Pemerintah Sintang saling melempar kebijakan dan kewenangan dalam mengatasi persoalan PJU di Sintang.
Seperti yang diungkapakan oleh, Kepala Bagian Umum Setda Pemerintah Sintang, Edy Harmaini mengaku bahwa pihaknya Bagian Umum Setda Sintang tidak menangani atau pun melakukan perawatan Penerangan Jalan Umum (PJU) di sepanjang jalan protocol di Kota Sitang. Sebab, itu merupakan kewenangan Dinas Kebersihan, Pertamanan dan pemadam Kebakaran Sintang.
“Kalau lampu PJU di jalan protocol itu kewenangan Dinas Kebersihan, bukan di bagian umum,” kata Edy.
Ada pun yang menjadi kewenangan Bagian Umum Setda Sintang, menurut dia, seperti sejumlah lampu PJU di luar kota sintang yang ada di kecamatan.
“Tanggungjawab kita hanya PJU diluar kota. Kalau di dalam kota itu sudah kewenangan Dinas Kebersihan itu tadi. Sementara untuk penmabahan titik PJU baru itu di Dinas Petambangan dan Energi Sumber Daya Mineral, ” jelasnya.

Disinggung mnegenai jumlah anggaran perawtan PJU yang menjadi kewenangan Bagian Umum Setda Sintang ?. Edy pun mengaku bahwa pihaknya hanya mendapatkan pagu anggaran yang berasal dari APBD Sintang kurang lebih Rp. 100 juta pertahunya.

“100 juta itu sudah untuk memperbaiki kabel jika mengalami kerusakan, kemudian mengganti bola lampu jika terjadi kerusakan,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Kebakaran Kabupaten Sintang, Martin Nandung menyatakan dengan tegas bahwa persoalan PJU di sejumlah jalan protocol di kota sintang seperti, Jalan PKP Mujahidin dan Lintas Melawi itu tidak lagi menjadi tanggungjawab dinasnya. Melainkan telah beralih kewenangan dalam penanganan PJU tersebut.
“Itu kewenangan Dinas Pertambangan dan energy Sumber Daya Mineral. Kita kebersihan tidak lagi melakukan perawatan atau penanganan PJU,” tegas Marti saat ditemui di Gedung DPRD Sintang.
Menurut Martin, lebih tepanya informasi mengenai penanganan PJU itu di Dinas Pertambangan Sintang. “Coba cari informasi ke Dinas Pertambangan, mungkin lebih tepat. Karena, kita tidak lagi menangani PJU itu,” ujarnya.
Sementara,  Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumber Daya Mineral, Syamsul Hadi mengatakan mudah –mudahan kedepanya perawatan PJU di alihkan ke Pertambangan. “Kita tidak melakukan perawatan tetapi penambahan titik PJU baru,” kata dia,
Syamsul Hadi menegaskan pihaknya mendapatkan anggaran yang berasal dari APBD Sintang. Namun anggaran yang dimaksudkan tersebut tidak untuk melakukan perawatan sejumlah titik PJU yang ada di jalan protocol sintang, melainkan anggaran itu untuk melakukan penambahan  titik baru PJU. 
“Anggaran kita ada 1 miliar lebih.  Dana itu pun untuk penambahan titik baru PJU bukan perawawatan,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Anggota DPRD Sintang, Heri Jambri ameminta kepada sejumlah intansi untuk tidak saling lempar tanggungjawab terkait penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Sintang. Sebab, pemeliharaan PJU di Sintang ada di Pertambangan maupun Dinas Kebersihan Sintang.

“Intinya persoalan ini merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah Sintang. saya tidak melihat apakah ini , Bagian Umum, Pertambangan ataupun Kebersihan.  Pada intinya anggran yang berasal dari APBD untuk perawatan PJU itu ada, sehingga hal ini ahrus benar-enar di kelola dengan baik,” pintanya.
Heri Jamri menilai bahwa  PJU merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat sintang. pasalnya, ketika PJU dalam kondisi tidak hidup maka masyarakat yang menjadi korban.
“Artinya, ada hak-hak masyarakat yang tidak direalisasikan oleh Pemerintah Daerah Sintang dalam persoalan PJU itu. Sementara, masyarakat selalu menjalankan kewajibannya dalam bentuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar 10 persen yang dipungut secara otomatis ketika melakukan pembayaran tagihan rekening listrik,” kata dia.
Maka dari itu, Heri Jamri mengahrapkan tidak ada lagi yang saling lempar kewenangan akan persoalan PJU di Sintang ini. “Jangan ada saling lempar kewenangan. PJU merupakan tanggungjawab Pemerintah Sintang,” tegasnya.(okt)