8 Fraksi Sampaikan Pandangan Umum

SINTANG | Sintangpost.com-DPRD Kabupaten Sintang Menggelar Rapat Paripurna ke-12 dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi  DPRD Kabupaten Sintang terhadap laporan realisasi semester 1 dan prognosis 6 bulan berikutnya APBD kabupaten Sintang tahun anggaran 2016 di ruang Paripurna DPRD Sintang, Senin (29/8) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut hampir seluruh fraksi  yang ada di DPRD Sintang meminta pemerintah lebih serius mengelola anggaran. Pasalnya, penyerapan APBD kebupaten Sintang tahun 2016 dinilai masih lemah.

Seperti yang disampaikan Fraksi PDI Perjuangan, Gerindra, PKB dan Demokrat. Mereka  mempertanyakan masalah Silpa dan menyoroti APBD masih belum berpihak pada rakyat. Mereka juga menyorot tajam tentang kinerja para aparat yang masih buruk sehingga anggaran banyak tersisa.

Satu diantara juru bicara Fraksi Demokrat Markus Jembari meminta, APBDP Tahun 2016 hendaknya berpatok pada serapan anggaran murni. Jika serapan anggaran murni masih minim, hendaknya eksekutif tidak mengajukan lagi penambahan di APBDP.

Menurutnya, waktu untuk penyerapan anggaran dari APBDP ini tinggal beberapa bulan lagi. Dia khawatir, pengajuan anggaran tersebut malah meninggalkan silpa besar. "Ini sudah penghujung bulan Agustus , kita minta pemkab Sintang segera mengevaluasinya,”katanya.

Namun demikian Fraksi Demokrat memberikan apreasiasi atas meningkatnya APBD di tahun 2016 dibandingkan APBD tahun sebelumnya, namun fraksi ini menyayangkan peningkatkan itu di barengi dengan peningkatan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) di akhir masa anggaran.

“Tidak semua peningkataan itu bernilai positif, peningkatan silpa pada anggaran 2015 menandakan lemahnya kinerja perangkat daerah dalam merealisasi anggaran,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur tidak luput dari perhatian Fraksi PKB, melalui juru bicaranya Kusnadi. Fraksi ini memandang pembangunan di Kabupaten Sintang masih belum merata, beberapa bagian daerah mendapatkan jatah pembangunan bernilai triliunan rupiah, sedangkan daerah yang lain mendapatkan porsi yang sedikit.

“Seperti pengerjaan pembangunan ruas jalan Buluh Kuning Bedayan supaya dipercepat mengingat akses jalan tersebut sangat menyengsarakan masyarakat.,”katanya.

Selian itu fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Heri Maturida memandang kinerja setiap SKPD masih belum optimal. Hal tersebut akan sangat berdampak pada peningkatan kesejahtraan masyarakat Sintang.

Fraksi Gerindra juga menyoroti tentang anggaran dana desa dan dana Bos. Menurut mereka dalam mengangani setiap anggran dana desa dan Bos harus sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut penting untuk menghindari terjadinya temuan.(okt)