Musrenbang Untuk Optimalkan Proses Pembangunan

SINTANG | Sintangpost.com- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sintang melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Sintang Tahun 2019. Kegiatan yang dibuka oleh bupati Sintang Jarot Winarno dihadiri wakil gubernur Kalbar Ria Norsan beserta OPD di Lingkungan Pemkab Sintang.

Bupati Sintang Jarot Winarno mengatakan, salah satu arena proses pengambilan keputusan secara partisipatif dalam kebijakan daerah adalah musrenbang kabupaten. Itu merupakan arena strategis dalam merumuskan perencanaan pembangunan secara kolaboratif, dengan melibatkan tiga pilar pemerintahan, yaitu pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif), masyarakat, dan dunia usaha.

”Musrenbang kabupaten ini dilaksanakan dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah, terutama dalam rangka meningkatkan konsistensi kebijakan, pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan tahun 2018,” katanya.

Menurut Jarot Menurut dia, forum musrenbang merupakan momen penting, karena akan memantapkan persiapan penyusunan rencana pembangunan, dengan menghasilkan arah dan kebijakan umum berupa RKPD Sintang.

“Musrenbang ini juga dapat pastikan dapat memadukan empat kata kunci sebab kita harus mengakui hingga saat ini masalah seperti kegawat daruratan infrastruktur jalan dan jembatan masih merata diseluruh wilayah, serta angka kemiskinan masih sekitar 10,35 persen,”jelasnya.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengatakan, bahwa dalam kegiatan Musrenbang ini diharapkan dapat menyepakati dan menyetujui sasaran pembangunan Kabupaten Sintang untuk Tahun 2020 bersama pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sintang mulai dari Pemerintah Kabupaten Sintang, DPRD Kabupaten Sintang dan perwakilan masyarakat

“Sesuai UU Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu kesatuan yang utuh perencanaan mulai dari tingkat Pusat , tingkat Propinsi, dan tingkat Kabupaten /Kota,”jelasnya. (hms)