Pemkab Sintang Diganjar WTP ke Tujuh Kali dari Menkeu

Bupati Sintang zJarot Winarno Menerima Piagam Penghargaan WTP yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi di Ruang Kerja Bupati Sintang, Rabu (17/10/2019)

SINTANG | Sintangpost.com- Pemerintah Kabupaten Sintang kembali menerima piagam penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh kalinya dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Tahun anggaran 2018 dari Menteri Keuangan RI.

Penghargaan piagam WTP tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi kepada bupati Sintang Jarot Winarno di ruang kerja Bupati Sintang, Kantor Bupati Sintang, Rabu (16/10/19).

Bupati Sintang Jarot Winarno mengaku bersyukur atas raihan penghargaan WTP ketujuh kalinya. Menurutnya WTP bukan berati dalam prosesnya tidak terjadi penyalahgunaan anggaran tetapi lebih menjadi modal kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran.

"Kita sebagai pemerintah sangat bersyukur atas penghargaan WTP dari ibu menteri keuangan ini, mudah-mudahan ini akan terus kita pertahankan kedepnnya,"ujar Jarot.

Meskipun dalam setiap audit reguler BPK sering muncul permasalah terkait aset daerah, piutang, dana BOS. Secara khusus dana bos jelas Jarot yang selalu jadi permasalah, karena langsung di transfer dari pusat ke rekening kepala sekolah, sehingga komunikasi sangat susah.

"Selanjutnya juga temuan-temuan pada proyek pembangunan, puncaknya tahun 2018 lalu,karena ada dana DAK yang kita kembalikan 75%, peformance dari mereka pemborong hanya mampu mengelola 25% saja, kita hentikan projectnya bangunan Puskesmas Ketungau Hilir,"terang Jarot.

Jarot menjelaskan bahwa Kabupaten Sintang menjadi Kabupaten pertama yang berani melakukan lelang 2 paket pada 14 januari 2019 lalu, namun selanjutnya agak sedikit macet. Karena ada perubahan versi, jadi perubahan versi itu menyebabkan pengelola proyek pembangun harus dilatih juga. Selain itu juga karena adanya proses pelaksanaan pilpres kemarin.

"Alhamdulillah seluruh dana DAK berhasil kita lelangkan, meskipun presentasi dari dana DAK kecil, mudah-mudahan bisa tertutup dengan realisasi kegiatan yang lain,"tutup Jarot.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Kalimantan Barat, Edih Mulyadi mengatakan pemerintah pusat melalui menteri keuangan menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Sintang karena telah berhasil kembali meriah WTP ketujuh kalinnya.

Namun demikian kata Edih WTP bukan akhir dan bukan sesuatu yang menjamin terlepas dari hal yang bersifat penyelewengan. "WTP ini suatu pencapaian yang luarbiasa, tentu prestasi ini harus di pertahankan di kemudian hari,"kata Edih.

Selanjutnya Jelas Edih, selaku bendaharawan umum negara punya kewajiban untuk memastikan pengelolaan keuangan negara baik yang dilakukan oleh kementrian dan lembaga dan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Oleh karena itu khusus untuk penyaluran dana APBN kepada Pemerintah Daerah yakni DAU, DAK dan Dana Desa akan memberikan efek yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

"Terkati DAU, DAK dan Dana Desa, yang menjadi perhatian adalah tanggal 21 oktober nanti batas upload dokument sebagai syarat pencairan tahap kedua DAK fisik, saya juga berterima kasih seperti informasi yang di sampaikan pak Bupati tinggal proses penyelesaian pemeriksaan oleh inspektorat daerah, mudah-mudahan tidak mentok di tanggal 21 itu ya saya berharap sebelum tanggal itu bisa di selesaikan,"pesan Edih. (hms)