Terry: 1 Raperda Inisatif Dewan

2017, DPRD dan Pemkab Siap Bahas 12 Raperda

DPRD Sintang Menggelar Rapat di Raung Sidang DPRD Sintang

SINTANG | Sintangpost.com- Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Terry Ibrahim mengatakan, sebanyak 12 rancangan peraturan daerah (Raperda) yang sudah dikonsultasikan Bagian Hukum Setda  Sintang dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke Kemendagri beberapa waktu lalu, segera dibahas DPRD.

Dikatakannya, dari 12 raperda 11 raperda merupakan usulan Pemerintah Sintang dan 1 raperda inisiatif DPRD Sintang. Raperda yang diusulkan tersebut ada beberapa yang menjadi atensi dewan agar segera dibahas.

Adapun 12 raperda meliputi Raperda Tentang Penyelenggaraan Kearsipan Kabupaten Sintang, Raperda Tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Sintang Tahun 2017-2037, Raperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Raperda Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Raperda Tentang Ketertiban Umum, Raperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang, Raperda Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Izin Gangguan, Raperda Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2018, Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2016, Serta Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang.

“Dari 12 raperda tersebut saya rasa itu tidak banyak. raperda itu sifat rutin seperti LKP, APBD, APBD perubahan itukan rutin. Ini sudah kesepakatan DPRD dan pemda yang akan dibahas tahun 2017,”katanya usai memimpin memimpin Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan II tahun 2017 di Ruang Sidang DRPD Kabupaten Sintang, Selasa (13/6).

Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan raperda itu untuk memberikan kekuatan pemerintah daerah dengan menunjukkan kepastian hukum. Sehingga pemda maupun DPRD bisa mengawasi sesuai dengan fungsi masing-masing.

Karena itu, pihaknya mengandeng pemerintah daerah untuk secepatnya membahas raperda tersebut untuk segera dimasukan dalam Badan Pembentukan Perda (Bapemperda). “Karena itu sangat penting, baik kepentingan bersama maupun kepentingan masyarakat Sintang secara luas,” pungkasnya. (okt)