Ketua DPRD Harapkan Kades Tak Tersandung Hukum

Tahun Depan ADD Sintang Meningkat

Jefray Edwar

SINTANG | Sintangpost.com- Keberadaan desa diharapkan menjadi lebih baik lagi pada masa mendatang. Terlebih dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, alokasi anggaran desa pun semakin besar. Sehingga pengadministrasiannya harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Oleh karena itu, jangan sampai kepala desa dan perangkat desa tersandung masalah administrasi dan terjerat hukum, kata ketua DPRD Sintang, Jeffray Edward baru-baru ini di kantornya.

Menurutnya persoalan yang sering di soroti masyarakat adalah masalah Dana Alokasi Desa. Sebab semasa peerintahan Jokowi anggaran dana desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dari sisi anggrannya.

“Maka dari itu kepada seluruh kepala desa agar jangan sampai menyalahgunakan dana ADD ini, karena akan sangat merugikan negara dan masyarakat,”jelasnya.

Jeffray juga menyampaikan bahwa yang paling sulit dari dana ADD itu adalah membuat pertanggungjawabannya atau yang dikenal dengan itilah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).

“Hal seperti ini harus memperhatikan pada pembuatan pertanggungjawabannya atau laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga pada saat diperiksa, semuanya bisa terakomodir dengan baik tanpa terjerat hukum,” tegasnya.

Ditambahkan bahwa para kades hendaknya menggunakan dana dana ADD secara akuntabel dan transparans. Harus ada perencanaan, dibicarakan dengan berbagai pihak di tingkat desa, dan bisa diawasi oleh semua pihak, artinya bisa dipertanggungjawabkan, dengan melibatkan pihak lain yang berpengaruh di tengah masyarakat.

Guna menghindari semua itu, banyaklah bertanya kepada camat atau dinas yang bertanggungjawab didalamnya, pahami juklak dan juknis pengelolaan dana ADD, sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan bisa berjalan dengan baik, karena kepala desa adalah ujung tombak pemerintahan.

“Untuk itu saya berharap berikan pelayanan pemerintah yang terbaik bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa terayomi, di sisi lain kepala desa akan terhindar masalah-masalah hukum,” tukasnya. (okt)