Legislatif: Katakan Tidak Untuk Pungli

SINTANG | Sintangpost.com-Upaya membersihkan praktik pungutan liar di lingkungan pemerintah Kabupaten Sintang mendapat dukungan dan respon positif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.

Anggota DPRD Sintang Heri Jamri mengaku sangat mendukung upaya pemerintah untuk membersihkan praktik-praktik uang pelicin yang menjadi rahasia umum masih sering terjadi di berbagai instansi. "Langkah ini sangat baik dan kami sangat mendukungnya," kata Hari Jamri kemarin.

Dengan adanya pembentukan satgas ini diharapkan mampu memperbaiki pelayanan umum yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat. Tanpa adanya pungli, maka mekanisme pelayanan akan kembali pada aturan yang sebenarnya.

"Memang terkait pungli ini adalah oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, masyarakat lah yang menjadi korban. Pelayanan, jika sesuai dengan mekanismenya pasti tidak mempersulit. Semoga Satgas Pemberantasan Pungli yang akan dibentuk nantinya bisa melaksanakan pengawasan secara menyeluruh, sehinga kita bisa memberi pelayanan masyarakat lebih baik," paparnya.

Anggota dewan sekaligus ketua Partai Hanura Kabupaten Sintang ini mengatakan, pungli juga bisa muncul karena oknum masyarakat yang menginginkan jalan pintas. Hal tersebut didukung pula dengan perilaku abdi negara yang mengabaikan aturan, sehingga pungli tumbuh subur.

”Apabila suatu instansi ataupun apa saja urusan administrasinya berbelit, hal itu wajib dicurigai dan rawan terjadi pungli,” katanya.

Lebih lanjut, politisi Ketungau ini mengatakan, agar hal tersebut tidak terjadi lagi khususnya di Sintang, pola pikir masyarakat dan ASN wajib diubah. Pasalnya, hal itu merupakan suatu penyakit atau kebiasaan buruk bagi oknum tersebut.

”Kita yakin dengan terbentuknya petugas kepolisian tim Saber, tak lain adalah agar hal-hal tersebut menjadi baik dan tidak seperti isu yang saat ini beredar,” tandasnya.

Terpisah bupati Sintang Jarot Winarno mendukung penuh penuh upaya pemerintah pusat memberantas pungutan liar (pungli), terutama di kalangan aparatur sipil negara (ASN).

Jarot menegaskan agar seluruh ASN yang ada di lingkungan Pemda Sintang jangan sampai terlibat praktik pungli. Sebagai abdi negara, kata dia, pegawai negeri sipil harus bersih dari praktik tak terpuji ini.

“Praktik pungli adalah tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh siapa pun,” tegasnya.

Karena itu, Jarot mengajak pegawai untuk memberantas praktik ini.“Sudah ada intruksi dari pusat, jadi kita di daerah harus lebih maksimal lagi memberantas pungli,” ucapnya.(okt)