ASAP Geruduk Gedung DPRD, Minta Enam Orang Petani Dibebaskan

Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) Melakukan Ujuk Rasa di Gedung DPRD Sintang

SINTANG | Sintangpost.com- Gedung DPRD Kabupaten Sintang didatangi mahasiswa dan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP), Selasa (19/11) sekitar pukul 09.00 Wib.

Unjuk rasa yang bertajuk membela enam orang petani peladang yang telah ditahan oleh aparat keamanan tersebut dikawal langsung oleh aparat kepolisisan resot Sintang.

Dalam orasinya mereka menuntut bebas petani peladang yang telah ditahan. Menurut mereka perlakuan yang dilakukan oleh petani peladang adalah bukti bahwa negara tidak adil bagi masyarakat kecil.

“Petani bukan penjahat, dimana hati nurani kalian,”teriak salah satu unjuk rasa Marsianus.

Setelah melakukan orasinya didepan halaman kantor DPRD, mereka diizinkan masuk ke dalam gedung DPRD Sintang untuk menyuarakan aspirasinya kepada wakil rakyat dan wakil bupati Sintang Asikiman yang hadir padsa saat itu.

Koordinator lapangan Andreas menyampaikan tujuan unjuk rasa ini guna menyampaikan aspirasi kepada DPRD Sintang terkait penahanan enam orang petani peladang ditahan oleh pihak kepolisaian beberapa waktu lalu.

“Intinya kami mau enam orang petani yang ditahan segera dibebaskan dari kelasahan sebab petani ini tidak bersalah sedikitpun,”kata Andreas.

Andreas juga mengatakan bahwa aksi mereka tidak ditunggangi pihak manapun. Aksi itu murni digelar untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Sebab penahana yang dilakukan oleh kepolisin merupakan bentuk kriminalisasi petani peladang.

“Kami mita Pemerintah dan DPRD harus membebaskan mereka. Sebeb sekali lagi saya sampaikan bahwa mereka bukanlah penjahat,”tegas Andreas.

Salah satu perwakilan BPD se Kabupaten Sintang, Lukas Siman mengatakan kuatilas kebahagian petani adalah gambaran kualitas politisinya. Menurutnya aturan yang dikeluarkan pemerintah daerah Sintang merupakan produk hukum yang tidak jelas dan tidak berpihak pada petani.

“Aturan yang melarang petani dimusim kemaru itu sangat tidak tepat, artinya produk hukum yang dibuat tidak mengakomodir kepentingan petani, hukum memang buta tapi penegak hukum masih punya hati,”jelasnya.

Menanggapi aspirasi yang disampaiakan ASAP tersebut, Wakil bupati Sintang Askiman mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan membentuk tim terkait masalah ini.

“Besok juga akan kita bentuk tim untuk mencari solusi yang tepat terkahi masalah ini,”kata Askiman.

Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny mengungkapkan bahwa pihaknya bersama pemerintah akan segera melakukan koordinasi dengan semua pihak terkait untuk membahas masalah enam Peladang yang menjadi terdakwa kasus Kebakaran Hutan dan Lahan.

"Besok kita akan rapat bersama Forkopimda dan Perwakilan Aliansi Solidaritas Anak Peladang untuk membahas hal ini, cuma tempatnya kita belum tentukan," ujarnya.

Ronny juga menyampaikan bahwa pihaknya akan berupaya keras memperjuangkan nasib keenam Peladang yang menurut data yang dipegang Aliansi Solidaritas Anak Peladang tersebut bahwa lahan yang keenam Peladang miliki tersebut tidak mencapai dia hektare.

"Kamis nanti, kami akan memberikan pendampingan yaitu dengan hadir di persidangan memberikan dukungan kepada keenam warga Peladang tersebut," ucapnya. (okt)